- Meminta Kepala Daerah merekomendasikan K2 untuk membuat payung hukum pengangkatan CPNS ke Pemerintah Pusat.
- Adanya perhatian dari Pemerintah agar K2 mendapat kesejahteraan dari segala unsur, dengan dibuatkannya payung hukum yang jelas (Pergub).
- Merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kota Se-Provinsi Banten dalam bentuk status dan kesejahteraab honorer K2 (UMP/UMK) standar Permendagri.
Hal itu di ungkapkan Sutisna selaku Korlap aksi kepada wartawan saat konfrensi pers. Sutisna mengungkapkan ucapan terimakasihnya kepada Gubernur Banten atas kesediaannya untuk mengabulkan tuntutan para pendemo. Masih menurut Sutisna : “Seandainya Bapak Gubernur Banten Wahidin Halim tidak bersedia menemui kami maka, kami akan kembali lagi dengan massa yang lebih banyak. Akan tetapi karena Gubernur telah sepakat memenuhi tuntutan para pendemo maka kami akan membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing” ujar Sutisna.
Pada waktu bersamaan setelah pendemo membubarkan diri dengan tertib, Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Polresta Kota Serang, Komisaris Polisi (Kompol) Julianur Sidik, SH., MH., kepada Info Rakyat Indonesia mengatakan sebanyak 320 personil dari Brimob Polda Banten, Dalmas Polda dan Dalmas Polresta Kota Serang di terjunkan untuk pengamanan demo tersebut. Kabagops mengucap syukur kepada Allah SWT karena aksi tersebut berjalan aman terkendali dan kondusif, jelasNya. 001
WIAS Wahidin halim Irna narulita Arief rachadiono wismansyah Susilo bambang yudhoyono
BalasHapusAku menilai mekanisme kerja mereka masih kurang ko'operatif dan cepat tanggap disaat ada kabar jelas dari pusat mengenai adanya penambahan anggaran dipusat statistik dengan daerah mengenai pembangunan tata ruang daerah tentang pelayanan publik tranportasi, perbaikan sdm pendidikan, pembenahan pendapatan daerah serta kas daerah dari resapan ekonomi , pembangunan perekonomian ketenagakerjaan!