Jumat, 27 April 2018

Rapat Paripurna DPRD Depok Berikan Masukan Untuk LKPJ Walikota

Depok, Info RI

DPRD Depok menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Rabu, (25/4/2018).

Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Hamzah, membacakan rekomendasi DPRD Kota Depok terhadap LKPJ Wali Kota Depok Tahun 2017.

Ada beberapa rekomendasi hasil pembahasan Pansus LKPJ tersebut yang Pertama adalah Dokumen LKPJ Wali Kota diminta membahas dan menjelaskan secara khusus terkait capaian kinerja pembangunan ekonomi makro pada tahun berjalan. Hal ini sangat penting sebagai dasar dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap indikator kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Kedua, terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Depok perlu memperbaiki tata kelola keuangan dan asset daerah, dengan mengoptimalkan teknologi melalui penerapan E-Government dalam system perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan, dan pembayaran pajak seperti E-Planning, E-Budgeting dan E-Samsat. Hal ini untuk memberikan jaminan tidak adanya kebocoran pendapatan yang diterima Pemkot Depok.

Ketiga, terkait kinerja Pemkot Depok Tahun 2017 yang digambarkan dalam indikator makro pembangunan, masih perlu mendapat perhatian khusus diantaranya angka kemiskinan dan inflasi.
Keempat, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, ada beberapa catatan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi diantaranya meingkatkan serapan tenaga kerja lokal dalam berbagai program infrastruktur/pekerjaan umum.

Kelima, terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar juga ada beberapa catatan diantaranya meningkatkan pengawasan kepada perusahaan di Kota Depok dalam menjalankan kewajibannya memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.

"Demikian catatan dan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Depok akhir Tahun Anggaran 2017 agar dapat sebagai bahan perbaikan untuk perubahan APBD 2018 dan RAPBD 2019", pungkasnyaHamzah.

Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam sambutannya menyadari bahwa permasalahan yang ada di Kota Depok masih banyak yang harus diselesaikan.

Sementara itu Sekretaris DPRD Depok Zamrowi Hasan membacakan hasil rapat Pansus DPRD Depok mengenai rekomendasi, kritik, saran dan masukan untuk LKPJ Walikota ke depan. (Tuhari)


Share:

0 comments:

Posting Komentar


Arsip