28 Tahun Kemudian Jenderal Rudy “Hadir” di Bumi Jawara

  Oleh : Suryadi

  “Menjalankan Kepemimpinan 

Kepolisian Berbasis Silaturahmi di Banten”

Pelantikan dan serah-terima jabatan yang

mengikutinya bukanlah seleberasi belaka. Padanya terkandung makna

 historis termasuk hal-hal yang konkret ia implementasikan

  selama perjalanan tugas, demi  

pertanggungjawaban di pengujung tugas kelak.  

 “Wellcome to Bumi Jawara, Jenderal Rudy!”

SELASA, 5 Januari 2021, momen bersejarah, baik bagi Irjen Pol. Dr. Rudy Heryanto Adi Nugroho, S.H.,M.H., M.B.A. maupun Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si. 

Dua puluh delapan tahun sejak setelah menyelesaikan Sekolah Perwira (Sepa) Polri, Rudy kelahiran Jakarta, 17 Maret 1968, dilantik menjadi orang ke-17 memimpin Polda Banten. Mantan Kadiv Hukum Polri itu, bertukar posisi dengan Irjen Pol. Drs. Fiandar, lulusan Akpol 1987, seangkatan Jenderal Pur. Prof. Tito Karnavian yang kini Mendagri. 

Bagi Kapolri  Idham, yang akhir Januari 2021 menyudahi  masa jabatannya di usia 58 tahun setelah 14 bulan menjabat, ini adalah momen kedua ia melantik perwira tinggi lulusan non-Akademi Kepolisian (Akpol) menjadi Kapolda. Beberapa bulan sebelumnya, Idham melantik Irjen Pol. Dr. Ahmad Luthfi, yang juga lulusan Sepa Polri (1989) menjadi Kapolda Jawa Tengah. 

Luthfi, serupa dengan Rudy. Ia menggantikan lulusan Akpol6 (terbaik, 1988B), Dr. Drs. Rycko Amelza Dahniel, M.Si. Rycko, kompatriot Idham dan Tito dalam pemberantasan terorisme di Tanah Air, promosi menjadi Kepala Badan Intel dan Keamanan (Intelkam) Polri. Pangkatnya otomatis naik menjadi Komjen (bintang tiga).

Anggota Korp Bhayangkara lulusan Sepa Polri yang mencapai pangkat jenderal pada pasca Polri resmi berada di luar dari ABRI/ TNI (UU N0.2 Tahun 2002), pastilah jumlahnya tidak sebanyak mereka yang lulusan Akpol. Dalam kurun tujuh tahun terakhir, Rudy adalah orang ketiga lulusan Sepa Polri yang menjadi Kapolda.  

Sebelum Rudy dan Luthfi, ada Brigen Pol. Drs. Edwardsyah Pernong,  Kapolda Lampung (5 Juni 2015 – 31 Desember 2015) pada masa Kapolri ke-23, Jenderal Pol. Drs. Badrodin Haiti. Edward, serupa dengan Rudy, adalah perwira cemerlang di bidang reserse, sedangkan Luthfi banyak bertugas di dunia intelijen Polri.    

Seperti kebanyakan jenderal lulusan Akpol, ternyata ketiganya juga sama-sama punya modal pengalaman memadai memimpin wilayah. Rudy pernah menjadi Kapolresta Cimahi (Jabar) dan Kapolrestro Jakarta Barat. Luthfi pernah menjadi Kapolres Batang dan Surakarta (Jateng) dan Wakapolda Jateng. 

Bahkan, Edward sebelum menjadi Kapolda Lampung, berkali-kali menjadi pimpinan wilayah dan orang kedua di Polda. Ia pernah menjadi Kapolres Bandung, Kapolrestro Bekasi, Kapolrestro Jakarta Barat, dan Kapolwiltabes Semarang (Jateng). Selain itu, ia dua juga kali menjadi Wakapolda di Sulteng dan Maluku Utara. 

Perjalanan karir baik Rudy, Luthfi maupun Edward bukanlah sekadar “rangkaian hampa” mereka menuju kursi Kapolda. Sebuah kompetisi pada setiap jenjang  jabatan,  harus mereka lalui bersama sesama perwira. Terkait karir dan jabatan, Kapori Idham di awal-awal menjadi Kapolri, pernah memperingatkan, jangan pernah ada yang kasak-kusuk mendekatinya secara pribadi. Istrinya pun ia peringatkan jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal serupa itu.

Harus diakui, lulusan Sepa yang menjadi jenderal tidak sebanyak mereka yang berasal dari Akpol. Tentu, itu ada kaitannya dengan jumlah lulusan Sepa Polri yang tidak sebanyak Akpol. Formalnya, perekrutan sarjana untuk perwira pertama Polri  --kini  Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPPS)— ditujukan untuk membentuk perwira pertama Polri yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji.

 

Terasa amat formal, memang. Tapi, tujuan tersebut, dapat dipastikan juga berlaku bagi mereka yang melalui pendidikan perwira di Akpol. Artinya, menggapai cita-cita sepanjang berkarir di  Polri, baik lulusan SIPPS maupun Akpol, sangat tergantung pada diri mereka masing-masing. 

Idealnya, sepanjang tujuan tersebut ditepati, maka peluang menapaki  setiap jenjang karir tidak akan melihat bahwa seorang letda/ Ipda itu lulusan Akpol atau non-Akpol. Terbuka bagi semua, tergantung pada upaya keras dan kerja cerdas masing-masing dalam mewujudkan tujuan tadi.

Pasti, hal itu juga menjadi catatan penting bagi Kapolri pasca Idham Azis. Seperti diketahui, Idham bertekad menguatkan program menjadikan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Promoter adalah visi yang dicanangkan Tito, pendahulu Idham. Jadi, sinambung dengan dari Tito ke Idham.

Kesinambungan itu diharapkan juga berlanjut kepada Kapolri pengganti Idham agar tak ada mata rantai pembangunan Polri yang terputus. Memang, menjadi Polri yang promoter pasti tidak mudah. Sebab, ini bukan sekadar urusan anggaran dan “benda mati” yang bisa digerakkan begitu saja. Secara umum harus ada kerja-kerja keras dan kerja cerdas. Untuk itu butuh pemimpin yang “managable” dalam melakukan perubahan kultur baru Polri yang melayani dan “civilize”. 

Khas Banten

SEORANG jenderal yang mendapat promosi menjadi Kapolri, dapat dipastikan memiliki kapasitas untuk hal-hal semacam itu. Demikian pula pemimpin di jajaran bawahnya, sesuai tuntutan setempat. Bahkan, agaknya akan berlebih bagi Kapolda baru Banten, mengingat kekhasan yang dimiliki daerah ini.

Secara geopolitik, Banten nyaris tak bedanya dengan DKI Jakarta, yang letaknya hanya sepelemparan batu. Apa yang berkembang di Ibu Kota seketika itu pula getarnya sampai ke Banten. Ruang gerak manusia antara kedua provinsi ini, sangat terdukung oleh sitem transportasi yang sangat memberi kemudahan dan kelancaran setiap manusia dan bawaannya. Contoh konkret, demonstrasi dengan pengerahan massa sangat cepat direspons oleh Banten.

 

Faktor lainnya yaitu, secara geografis banten sudah sejak lama dilintasi jalan tol, di samping jalan provinsi yang sudah lebih dahulu lagi. Semua perlintasan manusia yang membawa segala muatan baik matrial dan sosial, praktis akan membekas di sini. Lalu lintas Jawa/ Bali ke Sumatera atau sebaliknya melalui darat, pasti melintasi Banten. Di sini tersedia pelabuhan Merak sebagai gerbang yang terbuka setiap saat. 

Kenyataan seperti itu, dapat dipastikan selain membawa kemanfaatan yang besar bagi Banten, secara sosial juga membawa dampa-dampak negatif yang tak kalah hebatnya. Ini, tentu, menuntut ekstra perhatian seorang Kapolda yang dari waktu ke waktu tak mau tenggelam dalam dinamika beragam persoalan yang patut diduga membuat terpuruknya Banten.       

Jadi, mulai dari sekadar penyakit masyarakat, kriminal murni sampai ke kriminal yang “dipolitik-politikkan” dengan membawa-bawa atas nama kebebasan berdemokrasi, ada dan terus hidup di Banten. 

Coba saja teliti berbagai catatan mengenai kriminal di provinsi ini, apa pun yang ada di Jakarta, ada pula di Banten. Mulai dari maling, curanmor, penganiayaan, penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba, lingkungan, sampai kepada kejahatan seksual terhadap anak dan orang dewasa, bukan sekadar ada tapi “selalu ada”. Ini belum lagi diramaikan oleh demo-demo atau pergerakan manusia yang tersedot oleh magnitude  politik emosional di Ibu Kota.

Gambaran seperti itu justru akan memicu kerja cerdas seorang Kapolda dengan anak buah yang berjumlah sekitar 8.000-an tersebar mulai dari Polda sampai ke enam jajaran Polres ke bawah. Di sini terdapat enam wilayah hukum  dalam pengelolaan Polres yaitu Kota Serang dan Cilegon, Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang, dan Lebak. 

 Di balik gambaran seperti itu, Banten sesungguhnya bukan cuma memiliki potensi ekonomi yang mampu memakmurkan warganya. Tetapi,  relasi antarmanusianya yang bersahabat dan mudah digerakkan melalui pendekatan-pendekatan khas kultural setempat.     

Sejak lama, Banten amat dikenal dengan taburan kehidupan pesantren, ulama, dan para jawaranya. Ketiganya merupakan potensi masyarakat dengan agama yang sudah mengkultur. 

Sejatinya, jawara bukanlah seperti digambarkan bak  sosok yang suka sok jagoan petantang-petenteng ke sana - ke mari, dengan pakaian khasnya dan golok, yang setiap saat siap “bicara”. Bukan. Sejak dahulu mereka adalah “pengawal” para ulama. Cuma pada perkembangannya, sempat terlupakan bahwa mereka juga manusia yang berhak untuk hidup sejahtera sebagaimana warga pada umumnya.

Lebih daripada itu, jawara di Banten jumlahnya mungkin saja melebihi jumlah anggota polisi di sini. Suatu ketika para pendekar yang berasal dari berbagai perguruan pencak silat ini pernah berkumpul atas inistiaf seorang Pamen Polri yang putera daerah setempat. Belum semua, tapi jumlahnya  7.000-an jawara waktu itu. 

Kemampuan mengelola mereka hingga tergiring masuk ke dalam ruang partisipasi, tentu akan sangat membantu tugas-tugas kepolisian. Kerja-kerja polisi untuk memberi rasa aman lewat aktivitas pemeliharaan keamanan dan  ketertiban masyarakat (harkamtibmas), tentu saja akan sangat terdukung oleh keberadaan mereka. 

Apalagi, seperti saat ini perekonomian masayarakat sangat terimbas oleh dampak serbuan virus Corona penjangkit Covid-19. Aktivitas kehidupan sangat terbatas-bataskan oleh pembatasan fisik dan pembatasan sosial demi tercegahnya penularan antarmanusia.

Kepemimpinan Jenderal Rudy yang merangkul dan mengayomi, denyutnya sangat diharapkan terasa hingga ke tengah-tengah kehidupan sehari-hari masyarakat.  Disiplin para insan Bahayangkara di Banten ditegakkan, bukan untuk bentak sana-bentak sini tanpa jelas alasannya. Tapi, disiplin ke dalam demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jaminan rasa aman lewat harkamtibmas, diurai dalam bingkai penegakkan hukum yang merangkul, melayani, dan mengayomi.