Presidium NGO Banten mendesak Gubernur rekomendasikan pencopotan Sekda Banten

Serang, info-ri.my.id

Puluhan massa yang tergabung dalam Presidium NGO Banten, melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang masuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten ( KP3B ), Jalan Syekh Nawawi Al Bantani  , Curug, Kota Serang, Kamis ( 17/06/2021 ). 

Presidium yang terdiri dari Ormas Solidaritas Merah Putih ( SOLMET ) DPW. Banten, LSM. ABM Banten dan Banten Barometer, turun ke jalan untuk

Menyikapi tidak cermatnya kondisi beberapa Regulasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Banten belakangan ini. Beberapa kebijakan yang mengundang kontroversi di birokrasi Pemprop Banten, yang dimaksud antara lain:

Proses Mutasi dan Promosi pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten

Sejak Akhir Tahun 2019. Regulasi terhadap penetapan seorang Direktur di RSUD Malingping , baik Plt maupun Definitifnya tidak pernah Ditetapkan, malah dirangkap jabatan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Paket Rp 165 M, PL PUPR Banten yang ditayangkan lelang lalu dihilangkan tayangannya

Paket yang saat ini dilelangkan, jalan Boru – Cikeusal, Nilai Pagu RP 309.840.000.000,- sementara Diduga pembebasan lahanya belum tuntas

Proyek PL (SIMRS) untuk RSUD Malingping yang menjadi kontrovesi

Dana Bagi Hasil (DBH) yang membuat protes Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Banten

Dana PEN yang ternyata ada bunga pinjaman.

Kasus Korupsi Dana Hibah Ponpes Tahun 2020.

Kasus pengadaan lahan Samsat Malingping.

Kasus Pengadaan Masker di Dinkes Kesehatan Banten.

Pengunduran diri Masal Pejabat di Dinkes Banten (20 Orang Pejabat Mengundurkan diri).  

Koordinator aksi, Wahyudin Syafei menyatakan bahwa dari rentetan  kebijakan panjang kekacauan regulasi yang di anggap selalu mengundang kontroversi serta banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang mulai terungkap, penyebab utama akhirnya bermuara pada  tupoksi Sekretaris daerah yang tidak dilaksanakan secara maksimal.

" Dari rangkaian kekisruhan birokrasi dan mulai terungkap nya beberapa kasus Korupsi di beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, kami menilai bahwa semua ini akibat tidak berjalannya Tupoksi dari Sekda Banten yang  dijabat oleh Al Muktabar." Ujar Wahyudin.  

Oleh karenanya, menurut Wahyudin, Presidium mendesak Gubernur  dan Pimpinan DPRD Banten agar segera merekomendasikan kepada Presiden RI c.q Mendagri RI untuk mencopot  Sekretaris daerah Provinsi Banten, Al Muktabar dari jabatannya.

" Daripada terus terjadi kekisruhan dan ketidak cermatan birokrasi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan  di lingkungan Pemprov Banten, kami mendesak Gubernur dan DPRD Banten agar segera merekomendasikan Pencopotan Al Muktabar dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah Banten," tegasnya. 

Ditempat yang sama, Kepolisian Resort kota Serang melalui Kapolsek Curug, AKP Dedi Rudiman yang menjalankan  pengamanan aksi unjuk rasa kali ini menurunkan beberapa personil dari Polsek Baros, Polsek Curug dan polres Serang kota.

Dedi mengatakan aksi Unjuk rada dari Presidium NGO Banten berlangsung aman dan kondusif. 

" Hari ini Alhamdulillah berjalan lancar tanpa ada aksi anarkis dari peserta Unjuk rasa,“ pungkasnya. ( Red).